Sampaikan Informasi Atau Kejadian Di Sekitar Anda Ke Redaksi Jogja Tv Melalui Sms: 085 776 561 900 / Fax: 0274-451800  Penghapusan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Alat Kelengkapan Dpr Dalam Uu No 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd, Dan Dprd Disesalkan Sejumlah Anggota Bakn  Komisi Ii Dpr Rekomendasikan Pembentukan Pansus Pilpres  Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Edi Saputra Hasibuan Mendata Bahwa Tingkat Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Polisi Paling Tinggi Di Satuan Wilayah Metro Jaya, Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama Mengatakan Jumlah Pedagang Kaki Lima Harus Dikontrol Dan Didata  Kadishub Dki Jakarta M Akbar: Penyebab Bus Yutong Terbakar Akan Dibeberkan Pekan Ini  Polda Metro Jaya Menangkap 15 Orang Yang Diduga Melakukan Pencurian Air Dan Penguasaan Sumber Air Secara Ilegal  Beri Izin Tambang Semen Di Rembang, Gubernur Jateng Digugat  2 Polisi Kalbar Tak Bawa Narkoba Saat Ditangkap Di Malaysia  "negeri Laskar Pelangi" Tak Pernah Sepi Dikunjungi Wisatawan, Belitung  Pakar Uav Dunia Tawarkan "drone" Garuda Khusus Untuk Indonesia  
Portal Berita > Seputar Jogja
Pemda Diy Himbau Dewan Untuk Bahas Perdais Secara Makro
Kamis, 11 July 2013 | 07:12 WIB

Pemda DIY Himbau Dewan Untuk Bahas Perdais Secara Makro

Yogyakarta, www.jogjatv.tv – Kepala Bappeda DIY, Tavip Agus Rayanto, dalam wawancara dengan wartawan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (10/7) siang, mengungkapkan, pihaknya saat ini tengan melobi DPRD DIY untuk mempercepat pembahasan perda keistimewaan (perdais) sebelum bulan Oktober tahun ini. Hal tersebut diperlukan agar dana keistimewaan dapat dicairkan pada tahun 2014 mendatang.

Sementara itu, menurut Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana, dalam pembahasan perdais , pihaknya sudah menyiapkan plan A dan plan B. Dalam plan A, pihaknya menyusun draft raperda induk perdais yang terdiri dari beberapa jabaran komponen keistimewaan yang di buat dalam satu naskah Perdais. Sedangkan pada plan B, DPRD DIY akan melakukan upaya lobi kepada pihak Kementrian Dalam Negeri untuk tetap dapat mencairkan dana keistimewaan meskipun naskah perdais baru selesai sebagian. (Fauzan Ahmad/Rz)